Tugas Dan Wewenang Jaksa

. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.



Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berijazah paling rendah sarjana hukum;
5. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
8. Pegawai negeri sipil.

Tugas dan Wewenang Jaksa

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

• Melakukan penuntutan;
• Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
• Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
• Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

• Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
• Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
• Pengawasan peredaran barang cetakan;
• Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
• Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
• Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Referensi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia