Tugas BULOG Serta Fungsi Dan Wewenang

. BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

sumber bulog.co.id

Baca Juga: Buat SKT Konstruksi: Panduan Lengkap dan Syaratnya

Tugas Bulog

BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Sertifikat Kompetensi LSP: Syarat, Manfaat, dan Proses

Fungsi Bulog

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, BULOG menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Baca Juga: Tempat Pembuatan Sertifikat untuk Konstruksi Resmi

Wewenang Bulog

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, BULOG mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : (a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras; (b) perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

Referensi
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Pasal 40, 41 Dan 42