Tim Editorial IjinKonstruksi.com
Sat, Apr 16th 2022, 06:49Tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Fungsi Dan Wewenang
Gambar Ilustrasi Tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Fungsi Dan Wewenang
Tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Fungsi Dan Wewenang
. Lembaga ini biasa disingkat dengan BPPT adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekaligus dibawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. BPP Teknologi dipimpin oleh seorang Ketua.Tugas Pokok BPPT
- Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan umum program pengkajian dan penerapan teknologi sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan pokok-pokok kebijakan nasional yang menyangkut pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri dan pembangunan;
- Melakukan koordinasi pelaksanaan program pengkajian dan penerapan teknologi secara menyeluruh dan terpadu;
- Memberikan pelayanan kepada instansi Pemerintah maupun swasta dalam penerapan teknologi;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi yang menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri dan pembangunan.
Fungsi BPPT
- Pengkajian Dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
- Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Wewenang BPPT
- Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- Pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.
Referensi
https://www.bppt.go.id/
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1991
About the author
Tim Editorial IjinKonstruksi.com
Compliance Lead Jasa Konstruksi · IjinKonstruksi.comSebagai Compliance Lead, Tim Editorial IjinKonstruksi.com fokus menjaga kualitas dokumen perizinan dan sertifikasi agar setiap tahapan pengurusan berjalan cepat namun tetap patuh regulasi.
Keahliannya meliputi evaluasi gap persyaratan administratif, perbaikan struktur dokumen perusahaan, serta sinkronisasi data legal untuk kebutuhan SBU dan SKK.
Dalam praktiknya, ia terbiasa menangani kebutuhan perusahaan kontraktor maupun konsultan, termasuk sinkronisasi proses dengan standar mutu seperti ISO dan praktik CSMS.
Pendekatan profesional dan detail yang dibawanya menjadikan proses layanan di IjinKonstruksi.com lebih terpercaya, akuntabel, dan siap diuji di proses verifikasi pihak ketiga.
Ijinkonstruksi.com membantu melakukan Persiapan Tender Perusahaan
Dari perencaan mengambil bidang usaha, kualifikasi sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk Memenangkan Proyek
Dapatkan Layanan Prioritas dengan menghubungi tim kami
Ijinkonstruksi.com sebagai konsultan bisnis, berpengalaman dalam memberikan solusi bisnis yang inovatif dan efektif untuk perusahaan di berbagai industri. Tim kami yang terdiri dari para ahli di bidang strategi, keuangan, dan operasi akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Kami menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda, termasuk analisis pasar, perencanaan strategis, dan pengembangan bisnis. Dengan pengalaman kami yang luas dan metode yang teruji, kami yakin dapat membantu perusahaan Anda untuk tumbuh dan berkembang lebih sukses.
Jasa Bantuan Penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi, SKK Konstruksi LPJK
Berbagai persyaratan terbaru, kami memastikan semua dokumen perusahaan sesuai dengan aturan baru, sehingga perusahaan dapat fokus untuk mengikuti tender atau pengadaan. Percayakan kepada tim kami untuk proses Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi.
Konsultasi Profesional: Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi
Tim kami siap bantu dengan respons cepat, arahan jelas, dan solusi yang dapat langsung dipraktikkan.
Cut Hanti, S.Kom
Customer Success LeadRespon cepat 1-5 menit- Pendampingan terstruktur dari awal hingga dokumen siap submit.
- Membantu checklist SBU/SKK agar proses lebih ringkas dan minim revisi.
Istiqomah, SE
Legal Document SpecialistOn duty hari kerja- Fokus verifikasi kelengkapan legalitas perusahaan.
- Mengarahkan prioritas berkas untuk percepat approval layanan.
Novitasari, SM
Business Permit ConsultantKonsultasi praktis & actionable- Pengalaman pendampingan untuk kebutuhan tender konstruksi.
- Membantu strategi pemenuhan SBU Kontraktor/SBU Konsultan.
Artikel Lainnya
Insight terbaru seputar SBU, SKK Konstruksi, legalitas usaha, dan kesiapan tender konstruksi.
Daftar istilah jasa konstruksi
Daftar istilah jasa konstruksi Nasional